//
you're reading...
Intelejensia

FPI, Perusuh atau Pembela ?

SALAH satu fungsi dari eksistensi sebuah lembaga kemasyarakatan adalah sebagai suatu wadah penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggotanya. Hal ini termaktub pada pasal 5 huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Apabila dimaknai lebih lanjut, pasal tersebut secara eksplisit menyatakan pada hakikatnya suatu Organisasi Kemasyarakatan hadir sebagai suatu wadah penyalur kepentingan dan aspirasi bagi anggotanya.

Dalam tataran lebih fundamental fungsi dari suatu lembaga kemasyarakatan telah dijamin pada UUD 1945 Pasal 28 yang berisi adanya jaminan dari negara terhadap kemerdekaan tiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan. Pasal ini pulalah yang mendasari eksisnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985.

Dewasa ini ramai muncul pemberitaan terkait tuntutan sekelompok masyarakat agar Pemerintah segera membubarkan salah satu Organisasi Kemasyarakatan yaitu Front Pembela Islam atau yang lebih familiar dengan sebutan FPI. Dasar dari tuntutan masyarakat yang mengkehendaki pemrintah memburkan FPI adalah UU No.8 Tahun 1985 Pasal 13 yang mengatur tentang pembekuan dan pembubaran suatu Organisasi Kemasyarakatan terspesifiknya pada huruf a yang menyatakan Pemerintah dapat membekukan suatu Organisasi Kemasyarakatan apabila dianggap melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Apabila kita melihat pemberitaan di media selama ini memang secara awam sebagian besar masyarakat Indonesia akan sepaham dengan tuntutan pembubaran FPI ini.

FPI merupakan sebuah Organisasi Kemasyarakatan Islam. Layaknya ormas Islam lainnya, kegiatan utama FPI adalah bersyiar dan berdakwah terkait nilai-nilai Islam, hanya saja cara atau metode yang digunakan oleh FPI cenderung radikal bahkan tak jarang menjurus pada anarkisme. Salah satu contoh syiar atau dakwah yang kerap dilakukan FPI adalah sweeping ke tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik, lokalisasi atau tempat-tempat yang mereka anggap bertentangan dengan ajaran serta nilai-nilai Islam. Dalam melakukan sweeping atau razia tidak jarang FPI menggunakan cara-cara yang cenderung keras, seperti merusak diskotek atau lokalisasi yang mereka razia.

Pertanyaannya adalah apakah atas dasar tersebut Pemerintah layak membekukan atau bahkan membubarkan FPI? Penulis beranggapan bahwasanya tidak tepat dan tidak bijak ketika Pemerintah menjadikan perspektif di atas sebagai dasar untuk membubarkan FPI. Dengan rasionalisasi, bahwasanya sebagaimana diatur oleh pasal 5 huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada hakikatnya sebuah Organisasi Kemasyarakatan tak terkecuali FPI merupakan sebuah saluran aspirasi bagi anggota-anggotanya atau apabila ditafsirkan lebih general kepentingan umat Islam, karena FPI merupakan sebuah Organisasi Kemasyarakatan Islam yang hadir untuk memperjuangkan dan membela tegaknya nilai-nilai Islam.

Tindakan anarkis yang dilakukan oleh FPI umumnya adalah terhadap hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam baik itu diskotek, prostitusi hingga ajaran-ajaran sesat yang melecehkan Islam. Terlepas dari cara-cara mereka yang radikal dan destruktif, sebenarnya apa yang mereka lakukan ini adalah perwujudan dari kepentingan apa yang mereka bela, yaitu kepentingan kepentingan anggota-anggota mereka terkait dengan dakwah dan penegakkan nilai-nilai Islam.

Ini bukanlah bentuk pembelaan terhadap radikalisme FPI, hanya saja alangkah baik ketika Pemerintah lebih bijak dalam menyikapi dinamika masayarakat ini. Cobalah melihat dari perspektif FPI bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah pengejawantahan dari pembelaan dari kepentingan dari organisasi mereka, dan itu dijamin oleh undang-undang. Hanya saja cara mereka yang kurang tepat.

Sebenarnya solusi dari permasalahan ini sudah terdapat pada pasal 12 pasal 5 huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 yang secara spesifik mengatur kewajiban Pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada setiap Organisasi Kemasyarakatan. Hendaknya Pemerintah melakukan pembinaan yang bersifat kultural dan kekeluargaan dengan FPI bukan pemberangusan. Karena pada hakikatnya setiap Organisasi Kemasyarakatan beserta kegiatan dan tindakannya merupakan pengejawantahan atas kepentingan dari anggotanya, dan lebih jauh merupakan pengejawantahan atas hak-hak berserikat rakyat Indonesia, sebagaimana terjamin pada konstitusi Republik Indonesia.

Zil Aidi
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada

About erwinpunyaku

Salam kenal bagi siapa saja yang mau berkenalan dan bersahabat dengan saya.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Pengunjung

free counters

%d blogger menyukai ini: