//
you're reading...
Intelejensia, Penasaran

Sampai Kapan Rakyat Hidup Melarat?

“ENTAH sampai kapan rakyat hidup menderita? Masih adakah harapan bagi mereka untuk bisa merasakan hidup bahagia dan sejahtera?”
Kata-kata inilah yang selalu terpikirkan dalam dalam benak saya ketika mendengar wacana pemerintah akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi (bensin dan solar) pada 1 April mendatang. Direncanakan kenaikan terjadi sebesar Rp1.500, sehingga harga bensin dan solar menjadi Rp6.000.

Bertahun-tahun rakyat telah dibuat sengsara oleh tindakan korupsi para pemimpin. Seakan-akan, penderitaan adalah makanan keseharian rakyat. Masalah korupsi yang belum bisa teratasi, bahkan malah semakin menjadi-jadi. Namun, sudah muncul lagi wacana tentang kenaikan harga BBM. Hal itu sangat menggebrak hati rakyat, khusunya kalangan menengah ke bawah. Mereka sangat kebingungan dengan adanya rencana kebijakan tersebut. Sebab, BBM merupakan salah satu alat yang sangat urgen untuk menjalankan kegiatan rutinitas rakyat, terlebih untuk mencari nafkah.

Yang menjadi alasan utama pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah semakin meningkatnya harga rata-rata minyak dunia. Harga minyak Indonesia (ICP) Februari lalu telah mencapai USD121,75 per barel, naik dari USD115,91 pada Januari lalu. Angka tersebut sangat jauh dari asumsi makro APBN 2012, yang mencantumkan ICP hanya sekira USD90 per barel. Selain itu, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menghindari praktik penyelundupan BBM ke luar negeri.

Kita semua tahu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Kata-kata yang sudah sering didengar oleh rakyat sejak zaman pendidikan kanak-kanak. Dengan adanya SDA yang melimpah, seharusnya sebagai pemerintah yang bertanggung jawab tentu mampu mengelola dan memanfaatkannya untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD pasal 33 ayat (3).

Selain itu, dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 8 ayat (2), pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, realitanya tidaklah demikian. Keadaan tersebut hanya menguntungkan bagi pemerintah semata dan malapetaka bagi rakyat.

Lebih parahnya lagi, kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah telah melanggar UU 22/2011 tentang APBN 2012 pasal 7 ayat (6), harga jual eceran BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Oleh sebab itu, kebijakan ini hanya untuk menyengsarakan keadaan rakyat semata.

Akan tetapi, di balik semua itu pemerintah juga akan memberikan program berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau sekarang disebut dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Dari semula Rp100 ribu, menjadi Rp150 ribu. Menurut Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri, cara ini adalah efektif untuk meredam gejolak sosial pascakenaikan harga BBM. Katanya, tidak ada cara lain, dan yang paling efektif hanyalah uang.

Namun, jika kita telaah lebih mendalam, tentu hal ini tidak akan bisa membuat rakyat akan lebih makmur, bahkan malah semakin hancur. Sebab, dengan begitu rakyat akan menjadi tergantung dan tidak bisa berbuat kreatif. Seharusnya, pemerintah yang baik mampu membuat rakyatnya untuk bisa lebih kreatif dan mandiri, bukan malah memanjakannya. Mengingat Sumber Daya Manusia (SDM) kita yang begitu rendah kualitasnya.

Di samping itu, program yang ditawarkan pemerintah hanyalah akal-akalan saja yang ditujukan untuk meredam hati rakyat supaya mereka agak sedikit lega. Dengan demikian, maka rakyat tidak akan merasa keberatan apabila BBM benar-benar akan jadi dinaikkan. Perbuatan seperti ini tidak akan pernah bisa untuk membuat rakyat hidup lebih baik dan maju.

Maka dari itu, sebelum pemerintah bertekad untuk menerapkan kebijakan tersebut, sebaiknya dipertimbangkan matang-matang terlebih dahulu. Apakah hal ini akan membawa dampak positif atau negatif bagi rakyat? Sebab, kenaikan harga BBM akan berpengaruh pada kenaikan barang-barang pokok lainnya. Selain itu, hal ini juga akan mempersulit kinerja rakyat kecil, seperti angkutan umum, para nelayan, pedagang pasar tradisional sampai kepada para buruh. Apabila pemerintah tetap bersikukuh dengan pendapatnya dan akan menerapkan kebijakan tersebut, maka hal itu sama halnya dengan “membunuh” rakyat.

Oleh:
Mukhlisin
Mahasiswa Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin
IAIN Walisongo Semarang
Peneliti di Idea Studies
Aktivis HMI

Lihat:

http://kampus.okezone.com/read/2012/03/19/367/596204/sampai-kapan-rakyat-hidup-melarat

About erwinpunyaku

Salam kenal bagi siapa saja yang mau berkenalan dan bersahabat dengan saya.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Pengunjung

free counters

%d blogger menyukai ini: