//
you're reading...
Intelejensia, Mahasiswa

Urgensi Pemahaman Terhadap Karakterisik Geografis Wilayah Bagi Pemimpin Dalam Konteks Otonomi Daerah

Review……………
Urgensi Pemahaman Terhadap Karakterisik Geografis Wilayah Bagi Pemimpin Dalam Konteks Otonomi Daerah

Selama berabad-abad bangsa di wilayah jajahan Hindia-Belanda (Indonesia) telah menganut sistem kerajaan yang kemudian membuat pola pikir bangsa Indonesia setelah kemerdekaan merujuk pada suatu bentuk kehidupan negara yang sentralistik. Hingga masa Orde Baru pemerintahan di Indonesia masih bersifat sentralistik. Akan tetapi karena terjadinya perkembangan jaman makan menuntut para pemimpin negara untuk lebih memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri atau otonomi daerah.
Perubahan dari sentralistik menjadi desentralisasi yang digadang-gadang membawa kemajuan ternyata masih mengalami banyak kendala. Para pemimpin daerah dahulunya tertekan oleh pemerintah pusat dan kemudian setelah reformasi diberikan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri. Hal tersebut ternyata membuat para pemimpin daerah menjadi misinterpretasi dan deviasi di berbagai aspek dalam melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan banyak yang justru bertentangan dengan hati nurani rakyat. Dari berbagai kekacauan yang mengiringi implementasi otonomi daerah, bila dilihat dari aspek kapabilitas, banyak dari pemimpin daerah yang tidak mempunyai jiwa kepemimpinan dan hanya cenderung mencari keuntungan pribadi, dilihat dari aspek geopilitik yaitu kurangnya pemahaman para pemimpin daerah terhadap karakteristik geografis wilayah. Para pemimpin daerah yang tidak memiliki pemahaman mengenai karakteristik geografis wilayah menimbulkan kesalahan konsep pembangunan sehingga hal yang terjadi adalah kerusakan lingkungan.
Pemahaman para pemimpin mengenai karakteristik geografi wilayah sangat diperlukan karena jika para pemimpin tidak mempunyai pemahaman tersebut, maka dikhawatirkan wilayah Indonesia yang subur ini menjadi rusak karena pemanfaatan yang keliru sehingga nilai kebermanfaatanya berkurang. Hal-hal yang harus dipahami pemimpin daerah yaitu : Otonomi tidak hanya soal penyelengaraan legislatif tetapi yang lebih penting adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, Pemberian hak dan jaminan untuk ikut menentukan kebijakan pengelolaan SDA di desanya, menghindari sistem negara dalam negara, Otonomi memerlukan masyarakat sipil yang kuat untuk mengontrol penyelenggara pemerintahan,dan realitas bahwa pemerintah adalah pelayan rakyat.
Sebagai seorang pemimpin maka disamping memiliki pemahaman terhadap konsep otonomi juga harus memahami kondisi geografi wilayah yang dipimpinnya. Hal ini berkaitan dengan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengidentifikasi, menginventarisasi, memanfaatkan, dan mengevaluasi sumberdaya alam yang dimiliki agar dapat mendukung dan mensejahterakan rakyat setempat tanpa merusak dan menghabiskan sumberdaya yang ada. Pemimpin harus mengenal dengan baik karakteristik daerah yang dipimpinnya karena setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut yang kemudian akan menjadi faktor terjadinya interaksi, interdependensi dan interellasi antar wilayah.
Guna memahami urgensi pemahaman terhadap karakteristik geografis wilayah, berikut adalah uraian mengenai beberapa karakteristik geografis yang berkaitan secara langsung dengan pengelolaan wilayah khususnya dalam konteks otonomi daerah.
1)    Potensi dan pengelolaan sumber daya:
Potensi sumberdaya yang dimiliki oleh setiap daerah tentunya berbeda-beda,baik  secara kualitas mapun kuantitas. Perbedaan ini pada masa praotonom dapat menjadi bahan kecemburuan bagi daerah yang memiliki potensi SDA yang melimpah. Beberapa persoalan yang terkait dengan pengelolaan SDA yaitu : Tagihan SDA untuk setiap daerah tidak merata, data potensi SDA belum diketahui secara teliti, Kualitas SDM pengelola SDA yang masih rendah, Ketersediaan sarana dan prasarana inventarisasi  SDA yang masih kurang,pemanfaatan SDA laut masih belum maksimal, Pendidikan megenai lingkungan belum sepadan dengan luas wilayah Indonesia. Sedangakan untuk beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan kewenangan pemerintah utnuk megelola SDA : Potensi SDA tersebar secara tidak merata, prespektif pengelolaan SDA adalah ekosistem, Pengelolaan SDA harus memperhatikan keseimbangan antara faktor ekonomis dan ekologis.
2)    Kondisi DAS
DAS merupakan ekosistem yang kompleks dan luasannya dapat melebihi luas wilayah administratif kabupaten/kota. Perlakuan terhadap salah satu bagian DAS akan berpengaruh pada bagian lainnya. Dalam membuat rencana pengembangan fisik DAS antar daerah harus selalu berkoordinasi karena sangat mungkin sebuah DAS melaui 2 daerah atau lebih yang berbatsan secara administratif. Oleh karena itu pemimpin daerah harus memiliki pemahaman yang baik mengenai kondisi fisiografis dan non fisiografis lingkungan.
3)    Potensi SDM
Otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola SDA di daerahnya. SDM yang berkualitas diperlukan untuk megelola SDA. Peningkatan kualitas SDM perlu dilakukan secara sungguh-sungguh baik melalui pendidikan formal maupaun nonformal yang diimbangi dengan penghargaan dan renumerasi yang jelas agar tidak tejadi penurunan kepercayaan akan pentingnya peningkatan kualitas SDM. Langkah-langkah pemberdayaan SDM melalui otonomi daerah yaitu : keterbukaan dalam pemerintahan (clean government), peraturan-peraturan yang sehat, hilangkan praktek KKN, netralitas PNS sebagai pelayan masyarakat, relokasi pegawai, eselonering, pengembangan jabatan fungisional, rekrutmen pegawai secara profesional, pengembangan sistem kontrak, mutasi pegawai, pemanfaatan teknologi tepat guna, transfer teknologi, dan menggalakkan usaha mandiri.
4)    Peran Kontrol Masyarakat
Dalam rangka menegakkan dan memposisikan otonomi daerah pada rel yng sebanarnya maka peran serta masyarakat dalam kontrol penyelengaraan pemerintah merupakan suatu hal yang penting. Peran ini dapat diambil oleh LSM dan masyarakat kampus. Masyarakat kampus berperan sebagai kelompok masyarakat kritis merupakan creative minority yang mampu menggerakkan revolusi.

Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan distribusi kekuasaan politik dan ekonomi untuk menjamin terwujudnya tata politik yang lebih demokratik dan tata ekonomi yang lebih adil. Untuk mewujudkan kesejahteraan mayarakat dan keadilan sosial-politik-lingkungan, diperlukan pemimpin daerah yang memahami kondisi geografis wilayah yang dipimpinnya.

Permasalahan-permasalahan:
•    Para pemimpin daerah yang belum dapat memaknai otonomi daerah dengan bijak
•    Pengeksploitasian SDA yang berlebihan yang mengakibatkan kerusakaan lingkungan
•    Ketidakpahaman para pemimpin daerah terhadap karakteristik geografis daerahnya
•    Indonesia yang masih belum terlepas dari pengaruh asing
•    Merebaknya politik uang dalam pemilihan kepala daerah
•    Pemerintah yang kurang memperhatikan rakyatnya
•    Para pejabat daerah lebih tertarik untuk membicarakan strategi strategi politik untuk mempertahankan kekuasaan daripada pemahaman terhadap karakteristik geografis wilayahnya.
•    Data potensi sumberdaya alam di Indonesia belum diketahui secara teliti oleh pemerintah
•    Kualitas sumberdaya manusia yang mayoritas masih rendah
•    Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengolah SDA masih sangat kurang
•    Perspektif pengelolaan SDA secara otonomi daerah masih berdasarkan unit administratif (kabupaten/kota)
•    Paradigma indikasi kemajuan pembangunan masih bertumpu pada peningkatan secara ekonomis dan PAD
•    Timbul konflik antar daerah karena perebutan SDA
•    Pengelolaan sumberdaya alam yang hanya mementingkan kepentingan manusia saat ini, belum berpandangan ke depan untuk generasi mendatang
•    Pola pikir lama yang masih dipegang, birokrasi pemerintahan yang ada mengalami stagnasi karena politik kekuasaan masih dipegang kuat olek para elit politik
•    Rendahnya wawasan pemimpin daerah mengenai pentingnya pelestarian lingkungan

Masalah-masalah terkait GRI :
    Para pemimpin daerah yang tidak paham terhadap karakteristik geografis daerahnya
    Pemanfaatan sumberdaya alam yang merubah fungsi lingkungannya
    Data potensi sumberdaya alam di Indonesia belum diketahui secara teliti oleh pemerintah
    Pemahaman pemimpin daerah mengenai pentingnya pelestarian lingkungan masih cukup rendah
    Perspektif pengelolaan SDA secara otonomi daerah masih berdasarkan unit administratif (kabupaten/kota)
    Pengelolaan sumberdaya alam yang hanya mementingkan kepentingan manusia saat ini, belum berpandangan ke depan untuk generasi mendatang
    Kualitas SDM sebagai pengelola sumberdaya alam masih cukup rendah dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengolah SDA masih sangat kurang

Solusi :
Otonomi yang di dambakan oleh rakyat Indonesia untuk mancapai kehidupan yang lebih baik kenyataanya masih belum begitu terasa. Banyak kendala dan muncul berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut timbul karena para pemimpin daerah yang masih kurang bijak dalam memimpin daerahnya. Untuk itu diperlukan pemimpin yang mampu memimpin daerahnya secara arif dan menegakkan keadilan terhadap rakyatnya.
Disamping memiliki pemahaman tehadap otonomi daerah seorang pemimpin juga harus mempunyai pemahaman terhadap kondisi geografis daerah yang dipimpinnya. Hal ini berkaitan dengan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengidentifikasi, menginventarisasi, memanfaatkan, dan mengevaluasi sumberdaya alam yang dimiliki agar dapat mendukung dan mensejahterakan rakyat setempat tanpa merusak dan menghabiskan sumberdaya yang ada.
Karakteristik geografis pada setiap daerah tentunya berbeda-beda, ketidaksamaan karakteristik geografis ini membawa hikmah kepada setiap daerah agar saling bekerjasama karena mereka saling membutuhkan. Adanya ketidaksamaan tersebut menimbulkan interaksi, interrelasi, interdependensi antar wilayah sehingga pemanfaatan dan pengelolaan SDA seharusnya menggunakan perspektif ekosistem bukan berdasar atas batas administratif. Sebagai contoh yaitu antara kabupaten/kota yang berada dalam satu DAS maka dalam pengelolaan DAS tersebut perlu adanya koordinasi antar wilayah dalam membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik, karena pembangunan aspek fisik di satu bagian DAS akan membawa dampak bagi derah lain.
Para pemimpin daerah harus memiliki pemahaman terhadap atrategi politis, sosiologis, yuridis serta memahami kondisi fisiografis dan nonfisiografis daerahnya juga mengetahui tentang kearifan lokal untuk ,ensikapi kondisi ekosistem yang seringkali tidak sesuai dengan batas administratif wilayah otonomi.
Solusi yang lain, menurut saya dalam pembangunan yang berkelanjutan diperlukan saling koordinasi dan bekerjasama antar daerah sehingga yang tercipta adalah rasa kerjasama bukan persaingan. Dengan adanya kerjasama antar daerah yang baik maka akan meningkatkan rasa persatuan serta perkembangan kesejahteraan bersama.
Selain itu juga perlu adanya perubahan pemahaman dalam tolok ukur kemajuan daerah, seharusnya bukan hanya peningkatan PAD yang diunggulkan melainkan juga tentang kualitas SDM serta kondisi kelestarian lingkungan agar dalam pembangunan yang terus berlangsung ini, fungsi dari suatu lingkungan tersebut masih tetap terjaga. Selain itu untuk mengelola SDA secara arif diperlukan kualitas SDM yang baik agar pemanfaatan SDA serta pembangunan yang terus berlangsung ini merupakan pembangunan yang dilandasi tentang orientasi mengenai generasi yang akan datang.
Indonesia merupakan negara kepulauan dimana lautnya sangat luas sehingga dapat lebih dioptimalkan dalam pemanfaatanya agar memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan hal tersebut maka perlu dikembangkan sarana dan prasarana yang menunjang sperti pelabuhan untuk tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan serta tempat pelelangan ikan. Agar memiliki nilai jual lebih maka sebaiknya dibangun industri pengalengan ikan  supaya produk yang dijual di Indonesia ke luar negeri adalah produk jadi bukan hanya menjadi penjual bahan mentah saja.
Pemerintah merupakan pelayan rakyat karena dalam demokrasi pemerintahan berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk maka kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Untuk itu peran rakyat dan mahasiswa adalah turut mengontrol jalannya pemerintahan serta mengingatkan pemerintah apabila ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Untuk itu perlu adanya pemerintah yang bersih dari KKN agar mereka dapat bekerja sesuai dengan tanggungjawab yang diemban guna memajukan dan mensejahterakan bangsa. Apabila bangsa kita maju dengan kelestarian dari fungsi lingkungan tetap terjaga maka kita akan menjadi bangsa yang kuat yang kemudian dapat terbebas dari intervensi pihak asing yang dapat mengganggu persatuan bangsa.

Oleh: Burhanudin Nur W

About erwinpunyaku

Salam kenal bagi siapa saja yang mau berkenalan dan bersahabat dengan saya.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Pengunjung

free counters

%d blogger menyukai ini: